Coretan Mahasiswa: January 2018

Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23:

badan pemerintah;
Subjek Pajak badan dalam negeri;
penyelenggaraan kegiatan;
bentuk usaha tetap (BUT);
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

WP dalam negeri;
BUT

Tarif dan Objek PPh Pasal 23

15% dari jumlah bruto atas:

dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:

Jasa penilai;
Jasa Aktuaris;
Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
Jasa perancang;
Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
Jasa penebangan hutan
Jasa pengolahan limbah
Jasa penyedia tenaga kerja
Jasa perantara dan/atau keagenan;
Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;
Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
Jasa mixing film;
Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
Jasa maklon
Jasa penyelidikan dan keamanan;
Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
Jasa pengepakan;
Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
Jasa pembasmian hama;
Jasa kebersihan atau cleaning service;

Jasa katering atau tata boga.

Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% ebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diabayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga(dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

Penghitungan PPh Pasal 23 terutang menggunakan jumlah bruto tidak termasuk PPN
Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23:

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Bukti Pemotong PPh Pasal 23
Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 23

Contoh Kasus-1:
Pada tanggal 10 May 2010, PT. Sukses Gagalnya, membagikan dividen masing-masing Rp 10,000,000 kepada 20 pemegang sahamnya. Atas dividen yang dibagikan, PT. Sukses Gagalnya wajib memungut PPh Pasal 23.

PPh pasal 23 yang harus dipotong PT. Sukses Gagalnya adalah :
=>15% x Rp 10.000.000,- = Rp 150.000,-
=>20 x Rp 150.000,- = Rp 3.000.000,-

Saat terutang : akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Mei 2010
Saat Penyetoran : paling lambat 10 Juni 2010
Saat Pelaporan : paling lambat 20 Juni 2010

Contoh Kasus-2:

Pada tanggal 20 agustus 2010, PT. Tukang Utang membayar bunga atas pinjaman membayarkan bunga kepada PT. Lintah Darat sebesar Rp 90.000.000,-

PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Tukang Utang adalah :
=> 15% x Rp 90.000.000 = Rp 13.500.000,-

Saat terutang : akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Agustus 2010
Saat Penyetoran : paling lambat 10 September 2010
Saat Pelaporan : paling lambat 20 September 2010

Contoh Kasus-3:
CV. Ayam Goreng Krenyes-Krenyes buat Lemes membayar Royalti kepada Tuan. Doan Wiro Pasaribu atas pemakaian merek Ayam Goreng “Pak Doan” sebesar Rp 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Maret 2010

PPh pasal 23 yang harus dipotong CV. Ayam Goreng Krenyes-Krenyes buat Lemes :
=> 15% x Rp 1.000.000.000,- = Rp 150.000.000,-

Saat terutang : akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Maret 2010
Saat Penyetoran : paling lambat 10 April 2010
Saat Pelaporan : paling lambat 20 April 2010

Contoh Kasus-4 :
Doan Pasaribu mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp 200.000.000,- atas undian           tabungan yang diselenggarakan Bank Kecap ABC pada tanggal 20 Januari 2010
            PPh pasal 23 yang harus dipotong Bank Kecap ABC adalah :
            => 15% x Rp 200.000.000,- = Rp 30.000.000,-

Saat terutang : akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari2010
Saat Penyetoran : paling lambat 10 Februari 2010
Saat Pelaporan : paling lambat 20 Februari 2010

Contoh Kasus-5 :

PT. Selalu Susah menyewa sebuah bus pariwisata dengan nilai sewa Rp 20.000.000,- milik Budi

PPh pasal 23 yang harus dipungut PT. Selalu Susah
=> 2% x Rp. 20.000.000,- = Rp 400.000,-

Apabila Budi tidak mempunyai NPWP maka PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Selalu susah adalah Rp 800.000,-

Contoh Kasus-6 :

PT Kalkulus meminta jasa dari Pak Dodi untuk membuat sistem akuntansi Perusahaan dengan imbalan sebesar Rp. 22.000.000,- (sudah termasuk PPN)
PPh pasal 23 yang dipotong PT kalkulus adalah
2% x Rp 20.000.0000,- = Rp 400.000,-

PT. Celalu cayang dy membayarkan jasa konsultan PT Jaya sebesar Rp 2.200.000 ( termasuk PPN). PT jaya tidak mempunyai NPWP
maka PPh pasal 23 yang dipotong PT. Celalu cayang dy adalah:
200% x 2% x Rp 2.000.000 = Rp 80.000,-

Contoh Perhitungan PPh Pasal 23

Contoh Kasus-2:

Saat terutang : akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari2010
Saat Penyetoran : paling lambat 10 Februari 2010
Saat Pelaporan : paling lambat 20 Februari 2010

Contoh Kasus-5 :

PT. Selalu Susah menyewa sebuah bus pariwisata dengan nilai sewa Rp 20.000.000,- milik Budi

PPh pasal 23 yang harus dipungut PT. Selalu Susah
=> 2% x Rp. 20.000.000,- = Rp 400.000,-

Apabila Budi tidak mempunyai NPWP maka PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Selalu susah adalah Rp 800.000,-

Contoh Kasus-6 :

Contoh Perhitungan PPh Pasal 23

Contoh Kasus-2:

Saat terutang : akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari2010
Saat Penyetoran : paling lambat 10 Februari 2010
Saat Pelaporan : paling lambat 20 Februari 2010

Contoh Kasus-5 :

PT. Selalu Susah menyewa sebuah bus pariwisata dengan nilai sewa Rp 20.000.000,- milik Budi

PPh pasal 23 yang harus dipungut PT. Selalu Susah
=> 2% x Rp. 20.000.000,- = Rp 400.000,-

Apabila Budi tidak mempunyai NPWP maka PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Selalu susah adalah Rp 800.000,-

Contoh Kasus-6 :

Sumber : Yuni Mirati

Editor : Admin Coretan Mahasiswa

PENGARUH KEBIJAKAN DEVIDEN, KEBIJAKAN HUTANG DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

PENDAHULUAN

Perusahaan yang berkembang saat ini harus memliki daya saing kuat, jika ingin bertahan di era industrialisasi yang semakin kompetitif. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan sebab dengan nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan tingkat kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Dengan harga pasar yang tinggi membuat nilai perusahaan menjadi tinggi.

Suatu perusahaan dapat dilihat mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan bisa dipengaruhi dengan adanya kebijakan deviden, kebijakan hutang dan profitabilitas. Dengan begitu perusahaan bisa dikatakan layak untuk para investor menanam saham. Para investor akan mencari informasi terlebih dahulu dan mengumpulkannya untuk bahan pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan di pasar modal.

Indikator yang pertama yaitu kebijakan deviden. Dimana kebijakan deviden merupakan rasio rasio antara dividen yang dibayarkan sebuah perusahaan (dalam satu tahun buku) dibagi dengan keuntungan bersih perusahaan (net income), pada tahun buku tersebut. Kebijakan dividen ini terkait dengan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang (Agus Sartono, 2010:281).

Selanjutnya indikator yang yang dipertimbangkan oleh para investor adalah kebijakan hutang atau Debt to equity ratio (DER) adalah rasio yang mengukur sejauhmana besarnya utang dapat ditutupi oleh modal sendiri (Darmadji dan Fakhruddin, 2006). Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total utang terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi debt to equity ratio menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) (Ang, 1997). Debt to equity ratio mengukur kemampuan modal sendiri perusahaan untuk dijadikan jaminan semua utang.

Menurut Brigham (2006) perusahaan dengan debt to equity yang rendah akan memiliki risiko kerugian yang kecil ketika keadaan ekonomi mengalami kemerosotan, namun ketika kondisi ekonomi membaik, kesempatan dalam memperoleh laba juga rendah. Sebaliknya perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memang menanggung risiko kerugian yang besar pula ketika perekonomian sedang merosot, tetapi dalam keadaan baik, perusahaan ini memiliki kesempatan memperoleh laba besar.

Perusahaan dengan laba yang lebih tinggi akan mampu membayar dividen yang lebih tinggi, sehingga berkaitan dengan laba perlembar saham yang akan naik karena tingkat utang yang lebih tinggi, maka leverage akan dapat menaikkan harga saham (Brigham dan Houston, 2006).

Menurut teori pertukaran struktur modal yang dikembangkan oleh Modigliani dan Miller menunjukkan bahwa utang adalah suatu hal yang bermanfaat karena bunga merupakan pengurang pajak, tetapi utang juga membawa serta biaya-biaya yang dikaitkan dengan kemungkinan atau kenyataan kebangkrutan.

Selain indikator kebijakan deviden dan kebijakan hutang ada juga profitabilitas atau Return on equity adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir 2009:20). ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha. Semakin tinggi laba, semakin tinggi pula return yang akan diperoleh investor. Pengambilan variabel ROE sebagai sampel dari indikator profitabilitas dikarenakan atas dasar ROE mempunyai keterkaitan yang paling kuat untuk dihubungkan dengan variabel PBV yang merupakan sebagai sampel dari indikator nilai perusahaan. Dimana ROE menunjukan berapa besarnya pengembalian atas modal atau equity yang akan dtanamkan oleh investor.

Besarnya rata-rata ketiga variabel independen (ROE, DER, DPR, dan PBV) pada perusahaan manufaktur yang listed di BEI selama periode 2007-2010 adalah:

Tabel 1.1 Rata-rata ROE, DER, DPR dan PBV Pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di BEI Pada Tahun 2007-2010

Variable	2007	2008	2009	2010
ROE	25.232%	27,634%	23.504%	31.246%
DER	0,325%	0,2875%	0,255%	0,23%
DPR	44,52%	40,1%	59,3%	66,2%
PBV	5,625	2,155	2,895	4,18%

Sumber : ICMD

Berdasarkan tabel diatas diketahui adanya perbedaan data yang ada pada perushaan sampel tahun 2007-2010 seperti yang terdapat pada tabel 1.1 ditandai dengan adanya ketidakkonsistenan hubungan antar data. Pada tahun 2008 variabel ROE mengalami peningkatan sementara variabel PBV mengalami penurunan. Pada tahun 2009 ROE mengalami penurunan sementara PBV mengalami peningkatan. Tahun 2010 ROE mengalami peningkatan begitu juga dengan PBV yang mengalami peningktan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak konsisten antara ROE dan PBV.

Pada tahun 2008 DER mengalami penurunan menjadi 0,2875% sedangkan variabel PBV juga mengalami hal yang sama yaitu turun menjadi 2,155%. Pada tahun 2009 dan 2010 DER mengalami penurunan akan tetapi PBV mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak konsisten antara DER dan PBV.

Terdapat research gap untuk beberapa variabel pada penelitian terdahulu yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yaitu :

Kebijakan deviden dalam penelitian Mardiyati dkk (2012) dan Herawati (2013) tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan ada perbedaan dalam penelitian Ika Sasti Ferina dkk (2015) dan Oktavina Tiara Sari (2013) dimana kebijakan deviden mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kebijakan hutang dalam penelitian Ika Sasti Ferina dkk (2015) mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan dalam penilitian Mardiyati dkk (2012) dan Herawati (2013) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Profitabilitas dalam penelitian Mardiyati dkk (2013) dan Ika Sasti Ferina dkk (2015) mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan hasil penelitian Herawati (2013) dimana hasil penelitian profitabilitas negatif signifikan.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel ROE, DER dan DPR pada price to book value (PBV) atau nilai perusahaan di perusahaan Indonesia, maka dalam penelitian ini mengambil kasus pada perusahaan manufaktur yang go public dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

Sumber : Yuni Mirati

Editor : Admin Coretan Mahasiswa

Coretan Mahasiswa

Wednesday, January 24, 2018

Pajak Penghasilan (PPh) - Contoh Kasus

Baca Juga

Pajak Penghasilan (PPh)

PENGARUH KEBIJAKAN DEVIDEN, KEBIJAKAN HUTANG DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Baca Juga

PENGARUH KEBIJAKAN DEVIDEN, KEBIJAKAN HUTANG DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

PAJAK, BUMI DAN BANGUNAN