HAK DAN KEBUTUHAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN

Baca Juga

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah yaitu :

a.       Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu :

-          Mengetahui kebijakan pemerintah

-          Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah

-          Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu

b.      Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.

c.       Hak untuk didengar aspirasinya (right to be hard and to be listened to)

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuesi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik masyarakat organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewedship).

Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap infotmasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai (general purposive), meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda.

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

1.      Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga dan kualitas pelayanan yang diberikan

2.      Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan pengunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal da ketaatan pada peraturan perundagan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan.

3.      Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.

4.      Parlemen dan kelompok politik memerlukan iformasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bisa atas kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan negara.

5.      Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendaliab organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan  organisasi lain yang sejenis.

6.      Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.