KONTRIBUSI UMAT ISLAM DALAM PERUMUSAN DAN PENGAKUAN HUKUM DI INDONESIA DAN FUNGSI HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Baca Juga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Islam mengajarkan syari’at dan aturan-aturan yang menjadi perilaku setiap umat muslim yang beragama. Islam tidak hanya mengandung syari’at dan aturan tentang Islam, tapi juga memberikan hak kepada setiap umat muslim. Hukum atau “law” berarti keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kesejahteraan umat manusia. Hukum contribution Islam adalah segala peraturan hidup yang bersumber pada Al Qur’an yang sudah ada dalam kurun waktu tertentu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Setiap umat muslim harus patuh pada hukum Islam sebagaimana fungsinya ialah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata “kontribusi” berarti sumbangan. Kamus bahasa Inggris (Oxford) menyebutnya dengan, yang berarti act of contributing, perbuatan memberikan sumbangan. Menurut penulis, sumbangan yang dimaksud dengan kata tersebut pada umumnya bersifat immaterial. Menurut Baharudin Lopa, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrat). Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semaunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikatagorikan memperkosa atau merampas hak asasi orang lain, harus mempertangung jawabkan perbuatannya. Hak asasi manusia (HAM) menurut Islam itu sendiri harus merujuk pada ajaran Allah dan apa yang diperbuat Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum lahirnya piagam-piagam Hak Asasi Manusia di Barat. Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi saw pada tahun 622 M. Merupakan konstitusi yang menjunjung hak asasi manusia. Bahkan menurut sosiolog Amerika Robert N. Bellah, konstitusi itu terlalu sangat modern. Konstitusi yang berisi 47 pasal itu secara tegas melarang adanya diskriminasi dan penindasan serta memberi kebebasan dalam melaksanakan agamanya masing-masing.

1.2  Rumusan Masalah

1.    Apa yang dimaksud dengan Hukum Islam ?

2.    Apa tujuan Hukum Islam ?

3.    Apa fungsi dan tujuan Hukum Islam dalam masyarakat ?

4.    Bagaimana kontribusi umat Islam dalam merumuskan Hukum Islam di Indonesia ?

1.3  Tujuan Penulisan

1.      Menjelaskan pengertian Hukum Islam

2.      Untuk mengetahui tujuan dari Hukum Islam

3.      Mengetahui fungsi dan tujuan Hukum Islam di dalam masyarakat

4.      Menganalisis kontribusi umat Islam dalam merumuskan Hukum Islam di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

Hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi kebudayan manusia di suatu tempat dan masa, tapi pada dasarnya ditetapkan Allah melalui wahyu-wahyuNya, yang terdapat dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh nabi Muhammad sawsebagai rasul-Nya melalui sunah-sunah beliau yang kini pun tehimpun dalam kitab-kitab hadits. Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum-hukum lain yang semata-mata lahir dari kebiasaan dan hasil pemikiran atau buatan manusia. Hukum islam diperkenalkan dengan berbagai istilah syariat, hukum syara, maupun fiqih.

Menurut Syariat hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah swt. Bagi hamba-hambaNya yang dibawa oleh para Nabi Allah termasuk Nabi Muhammad saw. Baik yang berkaitan dengan teknik suatu amal perbuatan (yang kemudian tersusun dalam ilmu fiqih), maupun persoalan-persoalan kepercayaan dan keimanan (yang kemudian tersusun dalam ilmu kalam). Istilah syariat ini sering pula disebut dengan istilah ad-diin dan al-millah (agama). Adapula yang mendefinisikan syariat dengan pengertian segala sesuatu yang Allah SWT bagi hambaNya yaitu agama, atau segala sesuatu yang telah ditunjukkan jalanNYa oleh Allah, berupa agama dan segala perintah-perintahNya seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan segenap amal kebaikan. Dari uraian di atas tampak bahwa istilah syariah mencakupi yang di ajarkan dan ditetapkan oleh Allah melalui nabiNya, baik yang berkaitan dengan masalah teologi (keyakinan), masalah ritual (peribadatan), masalah social (kemasyarakatan), maupun moral (etika).

Hukum syara’ adalah firman Allah yang mengikat (mengatur) tindakan-tindakan orang mukallaf (orang Islam yang telah layak menerima hak dan kewajiban hukum) baik yang berupa tuntutan, pilihan, maupun penetapan. Hukum syara dibagi menjadi 2 bagian:

a.    Al-hukmu at-taklifiy (hokum yang bersifat pembebanan )

Menurut mayoritas ulama ada 5 tingkatan:

a)    Ijab/ wajib (kewajiban)

b)   Sunnah/ mandub (anjuran)

c)    Ibahah/ mubah (kebolehan)

d)   Karahah/ makruh (kebencian/ keterpaksaan)

e)    Tahrim/ haram (larangan)

b.   Al-hukmu al-wadl’iy (hukum yang bersifat penetapan-penetapan khusus)

Terdiri dari ketetapan-ketetapan yang menentukan kberlakuan hokum taklifiy, yaitu:

a)    As-sabab (sebab)

b)   As-syarath (syarat)

c)    Al- mani’ (penghalang)

d)   ‘Azimah (ketetapan reguler)

e)    Rukhshah (dipensasi)

f)    As-Shihhah (valid/ absah)

g)   Al- buthlan (batal)

Istilah fiqh didefinisikan dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci, yang dihasilakan dari rasio dan ijtihad melalui proses pemikiran dan perenungan. Banyak definisi tentang fiqh, ada yang menyebutkan bahwa fiqh dengan ilmu pengetahuan tentang hukum syara’ yang praktis digali dari sumber-sumbernya yang terperinci

Oleh karena itu, fikih bersifat instrumental, dari ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang disebut dengan perbuatan hukum. Karena fikih adalah hasil karya manusia, maka ia tidak berlaku abadi dan dapat berunbah dari masa ke masa, dan dapat berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini terlihat dari aliran- aliran hukum yang disebut dengan istilah mazahib atau mahzab-mahzab. Oleh karena itu, dalam fikih menunjukan keragaman dalam hukum islam.

Menurut Tahir Azhary, ada tiga sifat hukum Islam, Dengan sifat ini, hukum islam mempunyai validitas baik bagi perorangan maupun masyarakat. Sifat-sifat itu adalah:

a.    Bidimensional artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan (illahi) sehingga luas atau komprehensif. Sifat inilah yang merupakan sifat dasar hukum islam dan merupakan fitrah (sifat asli) hukum islam.

b.    Adil, merupakan tujuan penetapan hukum islam, dan telah melekat sejak kaidah-kaidah dalam syariah ditetapkan. Keadilan merupakan sesuatu yang di dambakan oleh setiapm manusia baik sebagai individu, maupun masyarakat.

c.    Individualistik, dan kemasyarakatan yang diikat oleh nilai-nilai transdental yaitu wahyu Allah yang di sampaikan kepada nabi Muhammad saw.

2.2 Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam secara umum adalah :

a.    Untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan.

b.    Mengarahkan manusia kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat kelak .

Menurut Abu Ishak al-shatibi, tujuan hukum  Islam antara lain :

1.       Memelihara agama

2.       Memelihara jiwa

3.       Memelihara akal

4.       Memelihara keturunan

5.       Memelihara harta

2.3 Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Masyarakat

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam pembahasan ruang lingkup hukum Islam, bahwa ruang lingkup hukum Islam sangat luas. Yang diatur dalam hukum Islam bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam Al Qur’an cukup banyak ayat-ayat yang terkait dengan masalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta larangan bagi seorang muslim untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bagi tiap orang ada kewajiban untuk mentaati hukum yang terdapat dalam Al Qur’an dan Hadits.

Dalam hal ini hukum Islam memiliki tiga orientasi, yaitu:

a.       Mendidik indiividu (tahdzib al-fardi) untuk selalu menjadi sumber kebaikan

b.      Menegakkan keadilan (iqamat al-‘adl)

c.       Merealisasikan kemashlahatan (al-mashlahah).

Orientasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi manusia dalam jangka pendek dalam kehidupan duniawi tetapi juga harus menjamin kebahagiaan kehidupan di akherat yang kekal abadi, baik yang berupa hukum-hukum untuk menggapai kebaikan dan kesempurnaan hidup (jalbu al manafi’), maupun pencegahan kejahatan dan kerusakan dalam kehidupan (dar’u al-mafasid). Begitu juga yang berkaitan dengan kepentingan hubungan antara Allah dengan makhluknya. Maupun kepentingan orientasi hukum itu sendiri.

Fungsi Hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat :

a.        Fungsi Ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

b.        Fungsi Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Fungsi amar makruf nahi munkar (perintah kebaikan dan peencegahan kemungkaran). Maka setiap hukum Islam bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk mannusia yang yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran baik di dunia maupun di akhirat kelak.

c.         Fungsi Zawajir

Aadanya sanksi dalam hukum islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan aancaman siksa akhirat dimaksudkaan agar manusia dapat jera dan takut melakukan kejahatan. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hokum Qishash, Diyat, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, hudud untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, qadhaf, hirabah dan riddah) dan ta’zir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan Zawajir (penjeraan).

d.        Fungsi Tandhim wa Islah al-Ummah

Fungsi tandzim wa ishlah al-ummah (organisasi dan rehabilitasi masyarakat). Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Dalam literatur ilmu hukum hal ini dikenal dengan istilah fungsi engineering social.

Keempat fungsi hokum Islam tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hokum tertentu, tetapi satu dengan yang lain saling terkait. (Ibrahim Hosen, 1996 : 90).

2.4 Kontribusi Umat Islam dalam Merumuskan Hukum Islam di Indonesia

Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia nampak jelas setelah Indonesia merdeka. Sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hukum Islam telah menjadi bagian dan kehidupan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum semakin nampak jelas dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, antara lain :

·           Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

·           Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

·           Undang-Undang Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

·           Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

·           Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Penegakan hukum Islam dalam praktik bermasyarakat dan bernegara memang harus melalui proses, yaitu proses cultural dan dakwah. Apabila Islam telah memasyarakat (dipahami secara baik), sebagai keonsekuensinya hukum Islam harus ditegakkan melalui perjuangan legilasi. Di dalam negara yang penduduknya mayoritas muslim, kebebasan mengeluarkan pendapat / berpikir harus ada. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam yang betul-betul teruji baik dari segi pemahaman maupun dari segi pengembangannya. Dalam ajaran Islam ditetapkan bahwa umat Islam mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum yang telah ditetapkan Allah. Persolannya, bagaimanakah sesuatu yang wajib menurut hukum Islam menjadi wajib pula menurut perundang-undangan. Hal ini jelas memerlukan proses dan waktu untuk merealisasikannya.

BAB III

PENUTUP

3.1         Simpulan

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Sumber Hukum Islam ada tiga yaitu, Al Qur’an, Sunnah atau Hadis, dan Ijtihad.  Al-Qur’an adalah sumber hukum utama dan pertama dalam islam. Karena setiap muslim wajib berpegang teguh kepada isi kandungan Al-Qur’an  dan menempatka Al-Qur’an sebagai rujukan utama dan pertama dalam menetapkan suatu hukum Allah SWT. As-sunnah (Hadis) adalah hukum Islam kedua setalah Al Qur’an, berupa perkataan, perbuatan dan sikap diam rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadist. Pertama, ijtihad dalam arti menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk menentukan hukum suatu perkara yang ditentukan oleh Al Qur’an atau Hadis Nabi atau sekadar untuk mengartikan , menafsirkan dan mengambil kesimpulan dari suatu ayat atau Hadis yang ada. Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya. 

Tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Sampai kepada soal shadaqah tetap dipandang sebagaimana hal-hal besar lain. Misalnya Allah melarang bershadaqah (berbuat baik) dengan hal-hal yang buruk. Perumusan Sistem Hukum di Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum yaitu sistem hukum barat, hukum adat dan sistem hukum Islam. Di dalam Lahirnya UUD 1945 menggunakan hukum Islam sebagai asas undang – undang beberapa perihal di Indonesia, seperti, pernikahan, pewakafan tanah, penyelenggaraan haji, pengelolaan zakat dan lain sebagainya.

3.2         Saran

Sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan, tentu saja dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca, serta dosen pengajar demi kelayakan makalah ini dan berbesar hati memaafkan kekurangan dan kesalahan penulis dalam makalah ini. Dan diharapkan, dengan diselesaikannya makalah ini, baik pembaca maupun penulis dapat menerapkan ilmu dari sumber-sumber hukum Islam, kontribusi sebagai umat muslim dalam permusan hukum Islam serta mengetahi hak-hak dalam Islam yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak sesempurna Rasulullah SAW, setidaknya kita termasuk kedalam golongan kaumnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://slametaji97.blogspot.co.id/2016/03/hukum-islam-dan-kontribusi-umat-islam.html

Sumber : Anggraini
Editor   : Admin Coretan Mahasiswa

MAKALAH HAM MENURUT AJARAN ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM

Baca Juga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan oran lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

            Setiap agama memiliki keyakinan, kepercayaan dan doktrin-doktrin yang berbeda satu sama lain, termasuk pembahasan tentang sistem demokrasi dalam Islam setiap 'ulama memiliki pendapat masing-masing mengenai sistem demokrasi. Sebenarnya tidak hanya masalah agama yang menjadi sebab dari perbedaan penerimaan sistem demokrasi. Masing-masing individu masyarakat yang menjadi penyebab utama perbedaan tersebut. Ini terbukti, bahwa tidak semua masyarakat mengetahui hakikat demokrasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian dari HAM ?

2. Bagaimana sejarah tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ?

3. Bagaimana HAM dalam perspektif Islam ?

4. Bagaimanakah contoh-contoh pelanggaran HAM ?

5. Apa Pengertian dari demokrasi dalam Islam ?

6. Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian HAM.

2. Untuk mengetahui sejarah HAM

3. Untuk mengetahui HAM dalam perspektif islam

4. Untuk mengetahui contoh-contoh pelanggaran HAM

5. Untuk mengetahui pengertian demokrasi dalam Islam.

6. Untuk mengetahui prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2.2 Sejarah Terjadinya Hak Asasi Manusia (HAM)

Latar belakang timbulnya hak asasi manusia, pada dasarnya karena adanya manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya. Kesadaran manusia tersebut muncul karena adanya tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa, perbudakan, penjajahan, ketidak adilan, kezaliman, dan lain-lain yang melanda umat manusia pada umumnya.

Sejarah umat manusia sejak awal sejarah Mesir kuno sampai sekarang sudah hampir 60 abad atau 600 tahun, sedangkan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia brarulah berumur 1/3 abad atau 30 tahun. Jadi, pengakuan atau kesadaran manusia akan hak asasinya secara menyeluruh dan meliputi segenap umat manusia memerlukan waktu perkembangan berpuluh-puluh abad.

Perkembangan sejarah telah memperlihatkan trejadinya penjajahan kelompok manusia yang satu terhadap kelompok manusia yang lain. Ketika itu, perlakuan kelompok manusia yang memang dalam peperangan terhadap kelompok yang kalah adalah seperti perlakuan terhadap barang miliknya dan merupakan hal yang di anggap biasa saja sehingga perbudakan meraja rela. Dalam masyarakat suatu bangsa terdapat golongan-golongan yang berbeda-beda haknya. Hal itu di karenakan perbedaan kedudukannya dalam masyarakat. Masyarakat terbagi atas golongan bangsawan atau nikrat, golongan pendeta, dan golongan rakyat biasa. Kaum bangsawan dan para pendeta mempunyai berbagai hak istimewa yang tidak mungkin di miliki oleh rakyat biasa. Keadaan itu berlangsung secara turun temurun.

Adapun dua peristiwa dalam sejarah dunia yang menghasilkan rumusan yang mirip dengan rumusan hak-hak asasi manusia ialah Revolusi Amerika yang di mulai pada Tahun 1776 dan Revolusi Prancis yang meletus pada Tahun 1789. Revolusi amerika menghasilkan prnyataan kemerdekaan. Ketika itu, tiga belas daerah jajahan inggris di pantai timur benua Amerika Utara melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan inggris. Sejak itu berdirilah Negara Amerika Serikat. Dalam pernyataan kemerdekaan itu terdapat rumusan sebagai berikut, “..bahwa semua orang di ciptakan sama, mereka di anugrahi hak-hak tertentu oleh Tuhan Maha Pencipta…”

Dalam perkembangan Revolusi Prancis menghasilkan beberapa pernyataan yang lazim disebut pernyataan hak-hak manusia dan warga Negara. Dalam pernyataan itu terdapat rumusan, “…manusia di lahirkan sama dalam keadaan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama….” Dengan adanya pernyataan itu, hilanglah hak-hak istimewa golongan bangsawan dan gereja. Suasana persamaan hak di Prancis makin mantap pada zaman Napoleon. Ketika itu di nyatakan bahwa segenap penduduk Prancis mendapat perlakuan hukum yang sama.

Kejadian di atas sebenarnya telah di awali oleh kejadian-kejadian di Inggris, yaitu di bidang kenegaraan. Disamping itu, terdapat pula pengaruh Rousseau seorang filsof Prancis yang menganut faham tentang kedaulatan rakyat. Pengaruh kedua peristiwa itu, terutama revolusi Perancis cepat meluas di Eropa dan menimbulkan perubahan-perubahan kearah tercapainya persamaan hak bagi seluruh bangsa dan Negara. Walaupun demikian keadaan masih jauh dari pengakuan persamaan hak yang meliputi segenap umat manusia di seluruh dunia.

2.3 Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Sejak mula sebelum lahirnya berbagai gagasan tentang HAM, islam telah meletakkan dasar yang kuat. Islam memandang bahwa kedudukan manusia adalah sama dan hanya dibedakan dari sudut ketakwaannya; tidak ada paksaan dalam beragama; dan tidak boleh satu kaum menghina kaum yang lain. Rasululah Muhammad SAW sendiri bersabda, bahwa ”setiap manusia di lahirkan dalam keadaan suci.”

Landasan pijak keterkaitan dengan hak tersebut dalam Islam dikenal melalui dua konsep; yaitu hak manusia (haq alinsan) dan hak allah. Hak manusia itu bersfat relative sedangkan hak allah adalah mutlak, tetapi antara kedua hak tersebut saling melandasi satu sama lain.

2.4 Prinsip-Prinsip HAM Dalam Islam

Hak asasi manusia dalam islam sebagaimana termaktub dalam fikih menurut Masdar F. Mas’udi, memiliki lima perinsip utama, yaitu: 

Hak perlindungan terhadap jiwa 

Kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Alah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32 :

قَتَلَ الناسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانمَآ اَحْيَا الناسَ جَمِيْعًا

Artinya: telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang membiarkan seseorang hidup maka seakan-akan ia membiarkan hidup manusia seluruhnya. (Q.S. Al-Maidah: 32)

Hak perlindungan keyakinan

Hak perlindungan keyakinan ini merupakan hak setiap manusia, dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk menjaga keyakinan diri sendiri, dan melindungi apa yang ia yakini dengan kata lain keperyaannya atau agamanya bagi yang muslim behak menjaga keyakinan agar tidak terjerumus kepada jalan kesesatan dan kemurtadan (keluar agama Islam).

Dalam surat Al-Bakarah ayat 256 { لآاِكْرَاهَ فِى الدّيْنِ } artinya: “tidak ada paksaan ke dalam agama Islam.”  dan Al-Kafirun ayat 6. { لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيْ دِيْنِ. } artinya: “bagi kalian agama kalian dan bagi ku agamaku.

Hak perlindungan terhadap akal pikiran 

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini telah di terjemahkan dalam perangkat hokum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum hal-hal yang dapat merusak akal dan pikiran manusia.

Hak perlindungan terhadap hak milik 

Hak perlindungan terhadap hak milik telah dimaksudkan dalam hukum sebagaimana telah diharamkannya dalam pencurian. 

2.5 Contoh-Contoh Pelanggaran HAM

1.      Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.

2.      Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.

3.      Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

2.6 Pengertian Demokrasi dalam Islam

            Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam kebijakan publik. Ideologi ini muncul pada awal perjuangan pembebasan atas daerah di mandat Britania atas Palestina kemudian menyebar akan tetapi di sejumlah negara-negara dalam pratiknya telah mencair dengan gerakan sekularisasi.

2.7 Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Islam

1.      Syura

Merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.

2.      Al-‘adalah

Adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl: 90; QS. as-Syura: 15; al-Maidah: 8; An-Nisa’: 58, dan seterusnya.

3.      Al-Musawah

Adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.

4.      Al-Amanah

Adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam Surat an-Nisa’:58.

5.      Al-Masuliyyah

Adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan.

6.      Al-Hurriyyah 

   Adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr bi-‘l-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-‘munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan HAM Menurut Ajaran Islam

1.      Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2.      Prinsip-prinsip HAM dalam islam 

Hak asasi manusia dalam islam sebagaimana termaktub dalam fikih menurut Masdar F. Mas’udi, memiliki lima perinsip utama, yaitu: 

Hak perlindungan terhadap jiwa 

Kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Alah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32 :

قَتَلَ الناسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانمَآ اَحْيَا الناسَ جَمِيْعًا

Artinya: telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang membiarkan seseorang hidup maka seakan-akan ia membiarkan hidup manusia seluruhnya. (Q.S. Al-Maidah: 32)

Hak perlindungan keyakinan

Hak perlindungan keyakinan ini merupakan hak setiap manusia, dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk menjaga keyakinan diri sendiri, dan melindungi apa yang ia yakini dengan kata lain keperyaannya atau agamanya bagi yang muslim behak menjaga keyakinan agar tidak terjerumus kepada jalan kesesatan dan kemurtadan (keluar agama Islam).

Dalam surat Al-Bakarah ayat 256 { لآاِكْرَاهَ فِى الدّيْنِ } artinya: “tidak ada paksaan ke dalam agama Islam.”  dan Al-Kafirun ayat 6. { لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيْ دِيْنِ. } artinya: “bagi kalian agama kalian dan bagi ku agamaku.

Hak perlindungan terhadap akal pikiran 

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini telah di terjemahkan dalam perangkat hokum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum hal-hal yang dapat merusak akal dan pikiran manusia.

Hak perlindungan terhadap hak milik 

Hak perlindungan terhadap hak milik telah dimaksudkan dalam hukum sebagaimana telah diharamkannya dalam pencurian. 

3.2 Demokrasi dalam Islam

1. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam kebijakan publik. Ideologi ini muncul pada awal perjuangan pembebasan atas daerah di mandat Britania atas Palestina kemudian menyebar akan tetapi di sejumlah negara-negara dalam pratiknya telah mencair dengan gerakan sekularisasi.

2.Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Islam

1.      Syura

Merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.

2.      Al-‘adalah

Adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl: 90; QS. as-Syura: 15; al-Maidah: 8; An-Nisa’: 58, dan seterusnya.

3.      Al-Musawah

Adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.

4.      Al-Amanah

Adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam Surat an-Nisa’:58.

5.      Al-Masuliyyah

Adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan.

6.      Al-Hurriyyah

Adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr bi-‘l-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-‘munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.tugasku4u.com/2013/02/makalah-hak-asasi-manusia-dalam-islam.html 

http://makalah-qitha.blogspot.co.id/2011/12/prinsip-prinsip-demokrasi-dalam-islam.html

Sumber : Anggraini Sinta P
Editor   : Admin Coretan Mahasiswa